Cyber Sinergitas TNI-Polri,PEMATANGSIANTAR —
Kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang merugikan pelapor NP dengan tersangka SS di wilayah hukum Polres Pematangsiantar kian mencuat. Alih-alih menunjukkan iktikad baik, tersangka justru terkesan mempermainkan hukum, mangkir dari tanggung jawab, serta menebar ancaman terbuka kepada awak media.
Pelapor bersama kuasa hukumnya, Parluhutan Banjarnahor, S.H., secara tegas mendesak Kapolres Pematangsiantar AKBP Dhana Noer Kurniawan, S.I.K., M.M. dan pihak Kejaksaan Negeri Pematangsiantar di bawah Jaksa Penuntut Umum Heri Santoso untuk bertindak tegas, profesional, dan segera melakukan penahanan terhadap tersangka yang dinilai kebal hukum.
Kronologi Manipulasi dan Modus “Janji Damai Palsu”
Kasus ini bermula jauh sebelum laporan resmi didaftarkan ke Polres Pematangsiantar pada bulan Agustus 2025. Pihak pelapor telah melayangkan somasi pertama hingga ketiga. Namun, saat somasi kedua dan proses hukum berjalan, tersangka justru melarikan diri dan meninggalkan Kota Pematangsiantar untuk menghindari panggilan kepolisian.
Memasuki bulan Juni, melalui perantara seorang teman yang merupakan istri anggota kepolisian, tersangka sempat meminta jalur damai. Pelapor meminta tersangka agar hadir memenuhi panggilan resmi, namun hal tersebut diabaikan.
Dalam proses Berita Acara Pemeriksaan (BAP), terjadi negosiasi berulang yang janggal. Nominal utang yang awalnya disepakati diringankan menjadi Rp158 juta, namun secara sepihak terus menyusut menjadi Rp1,08 juta hingga berubah lagi menjadi Rp78 juta melalui proses pemeriksaan yang dinilai tidak transparan.
Sepanjang bulan Agustus hingga Oktober, tersangka secara konsisten terus mengumbar janji palsu akan membayar melalui perantara polisi, pengacara, hingga rekan-rekan. Praktik ini dinilai murni sebagai trik dan siasat ulur waktu agar tersangka tidak ditahan, kendati status wajib lapor telah disandangnya selama hampir tiga bulan.
Gaya Hidup Mewah di Tengah Status Tersangka
Ironisnya, di tengah status hukum yang telah ditetapkan sebagai tersangka, SS masih bebas melenggang, menikmati gaya hidup mewah, bepergian bebas (pleisiran), Sementara itu, korban terus menderita kerugian materiil dan immateriil akibat kebohongan berulang yang dilakukan terlapor.
Tantangan Terbuka dan Ultimatum Arogan oleh Tersangka
Arogansi tersangka semakin memuncak ketika dikonfirmasi oleh awak media terkait pemberitaan ini. Alih-alih memberikan klarifikasi yang kooperatif, tersangka justru melontarkan kalimat merendahkan melalui status WhatsApp pribadinya:
“Kok qw hapus statusmu,,kau bilang aku kocar-kacir hadehhh🤦♀️,enggk selemah itu aku kawan elow kau disitu😘,makanya kalau kau kerja di bidang pemberitaan kerja nyata ,,jgn kaye BENCONG ngomong,,kau ingat yah aku kalau udah maju enggk ada cerita mundur ,PAHAM 😎” — (SS)
Tindakan ini menunjukkan sikap tidak menghormati profesi jurnalis serta meremehkan institusi penegak hukum yang sedang memproses perkaranya.
Konfirmasi Pihak Terkait:
Penyidik Polres Pematangsiantar (Aiptu Kalmon Silalahi): Saat dikonfirmasi, menyatakan bahwa berkas perkara telah dilimpahkan ke Kejaksaan. “Berkasnya sudah dilimpahkan ke Kejaksaan, kita tunggu saja lah bang siapa tahu ada kekurangan di berkas,” ungkapnya.
Kuasa Hukum Korban (Parluhutan Banjarnahor, S.H.): Mengonfirmasi bahwa proses saat ini berada di tangan kejaksaan. “Itu masih pelimpahan Kak, kita masih tunggu petunjuk jaksa,” ujarnya kepada klien.
Kapolres Pematangsiantar (AKBP Dhana Noer Kurniawan, S.I.K., M.M.): Saat dikonfirmasi awak media melalui pesan WhatsApp, memberikan tanggapan: “Siap makasih Pak. Silahkan bisa dikordinasikan dengan Kasat Reskrim ya Pak 🙏🏻” serta mengucapkan terima kasih atas aduan masyarakat.
Kuasa Hukum Terduga Pelaku: Saat dikonfirmasi awak media, memilih bungkam dan tidak memberikan keterangan.
Landasan Hukum Berat (Tanpa UU ITE)
Kasus ini murni merujuk pada tindak pidana konvensional dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memiliki ancaman hukuman berat, dengan rincian pasal:
Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penipuan: Bunyi: Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan akal andiklik, ataupun dengan tipu muslihat, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya membiarkan utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Penggelapan: Bunyi: Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda.
Tinjauan Penerapan Kode Etik Jurnalistik (KEJ)
Pemberitaan dan rilis kasus ini disusun dengan mematuhi instrumen Kode Etik Jurnalistik (Dewan Pers) guna menghindari jeratan hukum siber (seperti UU ITE) dan menjaga integritas produk jurnalistik:
Pasal 1 KEJ (Independen dan Akurat): Wartawan bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk. Rilis ini memuat konfirmasi berimbang dari pihak penyidik, kuasa hukum korban, hingga respon singkat dari Kapolres Pematangsiantar.
Pasal 2 KEJ (Profesional dan Hak Jawab): Memberikan ruang konfirmasi yang adil. Meskipun kuasa hukum terlapor dan terlapor sendiri menunjukkan sikap menghindar dan arogan, upaya konfirmasi tetap dilakukan secara prosedural.
Pasal 3 KEJ (Azas Praduga Tak Bersalah): Status hukum terlapor secara jelas dituliskan sebagai “tersangka” berdasarkan fakta administratif kepolisian yang telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Pematangsiantar, bukan vonis sepihak.
Pasal 4 KEJ (Tidak Mencemarkan Nama Baik secara Fitnah): Seluruh narasi diangkat berdasarkan fakta material laporan resmi kepolisian (Laporan Polisi sejak Agustus 2025), barang bukti penanganan perkara, serta dokumen otentik/tangkapan layar pernyataan tersangka sendiri.
(kdm07)
