CyberSinergitasTNI-Polri.id,TIMIKA —
Gedung Perpustakaan Daerah Kabupaten Mimika kembali menjadi sorotan publik. Pasalnya, bangunan yang telah direnovasi dengan anggaran sekitar Rp10 miliar pada 2025 itu hingga kini belum juga difungsikan, memicu pertanyaan tajam terkait efektivitas anggaran dan komitmen pemerintah daerah.
Berdasarkan pantauan di lapangan, bangunan yang berlokasi di Jalan Belibis, Timika Indah, tersebut tampak selesai direnovasi dari luar. Namun, gedung masih kosong dan tidak beroperasi. Di sekitarnya, rumput liar tumbuh tinggi, beberapa bagian mulai tidak terawat, sampah berserakan, bahkan sebagian area dialihfungsikan menjadi tempat pembuangan sampah liar.
Ironisnya, proyek ini memiliki sejarah panjang.
Pembangunan awalnya dimulai pada 2013 dan rampung pada 2015. Namun, bangunan itu tak pernah sekalipun dimanfaatkan sebagai perpustakaan akibat terkendala persoalan status lahan.
Pada 2025, Pemkab Mimika kembali menggelontorkan dana sekitar Rp10 miliar untuk merenovasi gedung agar dapat difungsikan sebagai Kantor Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah sekaligus Perpustakaan Daerah. Saat itu, Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, Jacob Jantje Toisuta, menyatakan bahwa renovasi dilakukan secara bertahap. Sayangnya, setahun berselang, gedung tersebut tetap mangkrak.
Hingga kini, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Mimika masih harus mengontrak gedung lain di Kota Timika. Kondisi ini memperkuat kritik publik terhadap lemahnya perencanaan, pengelolaan aset daerah, serta akuntabilitas penggunaan uang rakyat.
Menanggapi persoalan ini, Ketua Cabang Front Mahasiswa Nasional (FMN) Mimika, Agus Narahaubun, mendesak Pemkab Mimika memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat terkait penyebab mangkraknya operasional gedung.
Menurut Agus, masyarakat tidak mempermasalahkan pembangunan, melainkan menuntut kejelasan atas pemanfaatan anggaran publik. Setiap rupiah uang rakyat, tegasnya, harus berdampak nyata bagi peningkatan kualitas pendidikan dan literasi di Mimika.
Ia mendorong pemerintah segera merampungkan hambatan administratif maupun hukum, serta bersikap transparan kepada publik. Selain itu, FMN Mimika menuntut evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan aset daerah agar kejadian serupa tidak terus berulang.
Masyarakat kini berharap Pemkab Mimika segera mengambil langkah konkret. Keberadaan perpustakaan yang layak sangat dinantikan sebagai pusat literasi dan pengembangan SDM, bukan sekadar monumen beton megah yang dibiarkan terbengkalai. (KDM07)
